Bila Saya jadi Anda

Oleh Riswandha Imawan*

Bangsa lain selalu iri tetapi nelangsa melihat Indonesia. Katanya, Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi negara maju dan modern, kecuali pemimpin. Memang banyak pemimpin yang kita miliki, tetapi hanya segelintir yang paham makna “memimpin”. Bahkan, banyak yang heran, takjub, kok tiba-tiba dia bisa menjadi pemimpin.

Lewat karya klasiknya, Leadership (1978), James Burns menerangkan, ada orang yang terlahir sebagai pemimpin, ada pula yang dibuat menjadi pemimpin. Kategori pertama merujuk pada orang yang bakatnya memimpin, yang lahir dan besar dari dinamika kehidupan masyarakat. Contohnya, generasi Bung Karno.

Kategori kedua merujuk pada orang yang lewat mekanisme sekolah dibentuk menjadi pemimpin. Dia tidak pernah secara langsung berhubungan dengan dinamika masyarakat. Hingga sekalipun dia memimpin, berdeklamasi sangat paham akan derita rakyat sampai ke lubuk hati terdalam, sebenarnya dia tidak paham akan kata-kata yang diucapkannya.

Mayoritas pemimpin kita saat ini datang dari kategori kedua. Mereka tidak pernah menjadi rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Terlahir sebagai anak orang berada, sekolah khusus untuk kalangan kelas atas, lalu dijadikan pemimpin karena ijazah yang digenggamnya. Masih lumayan kalau dia aktif dalam aktivitas sosial selama masa pendidikan.

Karya Hughes, Ginnett, dan Curphy, Leadership: Enhancing the Lessons of Experience (1999), menegaskan pentingnya orang bergelut dengan dinamika rakyatnya sebelum memimpin agar dia tidak hidup dibuai mimpi indahnya sendiri. Dengan cara ini, empati akan tumbuh karena setiap saat dalam otaknya terngiang kalimat: If I were you (bila saya jadi anda).

Bila tidak, maka pemimpin akan terseret ke dalam gaya kehidupan selebriti, senang disanjung, dan hobi membesarkan diri melebihi kapasitasnya (megalomania).

***

Bangsa Indonesia, khususnya etnis Jawa, memiliki nasihat serupa. Konsep rumangsa dengan cantik mengemas makna if I were you. Demikian pula dengan suku-suku bangsa lain di bumi pertiwi ini. Hingga sebetulnya secara filosofis tidak mungkin ada pemimpin di Indonesia yang tidak mampu berempati, ngrumangsani, terhadap kesulitan rakyatnya.

Tapi, ketidakmungkinan itulah yang justru terjadi. Saat ini, kesusahan dan keresahan rakyat tidak nyambung dengan pencitraan pemimpin yang serba hebat, glorious. Pemimpin kita lebih suka menerima (lebih tepatnya memburu) gelar dan penghargaan ke mancanegara daripada berpikir mengenai rakyat yang kelaparan, yang rumah dan hartanya rata tersapu tanah longsor, yang kondisinya ibarat hidup segan mati pun tak mau gara-gara terimpit kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pokok, TDL, telepon, dsb. Mereka hanya isa rasa namung ora isa rumangsa. Sebuah penilaian yang nyelekit, yang tidak layak diterima oleh seorang pemimpin.

Keadaan seperti itu terjadi akibat pemimpin kita tidak lagi memiliki jati diri bangsa Indonesia serta lunturnya moral dan etika berpolitik di kalangan mereka (KH. Ali Yafie, Ramadhan Menggugah Semangat Reformasi, 2005). Mari disimak. Wapres M. Jusuf Kalla berinisiatif membeli beras ke Vietnam karena ada peluang bisnis di tengah derita rakyat. Saat para wakil rakyat yang mencium aroma tak sedap itu mengajukan hak angket, wapres meyakinkan presiden bahwa hak angket berbahaya.

Presiden lantas memobilisasi segala upaya untuk menghadangnya, sementara wapres pergi ke mancanegara. Ketika hak angket dibatalkan, masih dari mancanegara, wapres berkomentar, “Sebetulnya hak angket dan interpelasi adalah hal lumrah dalam kehidupan demokrasi. Jadi tidak perlu ditakuti”. Lho?

Demikian pula kepergian wapres ke Helsinki untuk menghaturkan terimakasih dan menemui warga negara asing yang mengatasnamakan orang Aceh di sana, sungguh merendahkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Mereka yang berkepentingan dengan kita. Karena itu, seharusnya mereka yang ke Indonesia. Bukan sebaliknya.

Tetapi, oleh para pemimpin yang terjangkit megalomania itu, manuver politik mereka seakan menjadi harga yang wajar untuk memburu pujian internasional semisal hadiah Nobel. Tidak lagi peduli dengan pengusul hadiah itu. Biasanya dari kalangan masyarakat, bukan lembaga resmi negara.

Apalagi negara asing yang mengesankan pemimpin kita anak emas negara asing itu. Jadilah kiprah pemimpin saat ini penuh sensasi namun miskin prestasi.

***

Kalau saja pemimpin kita mau melakukan introspeksi dengan kata sakti: If I were you, mungkin kasus SUTET, busung lapar, bencana alam, serta kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang amat meresahkan rakyat saat ini sudah ditemukan solusinya.

Coba mereka yang tinggal di bawah menara SUTET, ada sanak keluarganya yang mengalami busung lapar, rumahnya yang tersapu banjir bandang, atau membeli langsung kebutuhan pangan di pasar, kira-kira apakah mereka akan tetap seangkuh saat ini?

Jika saja para pemimpin itu yang menjadi petani, menggarap sawah dengan harga pupuk yang berdasar keputusan pemerintah dinaikkan terus, tiba-tiba hasil panennya tidak dibeli pemerintah karena kemahalan dibandingkan dengan beras dari Vietnam, akankah mereka tetap mengimpor beras?

Jika mereka yang menjadi bupati atau walikota, yang saat kampanye pilkada berjanji akan melindungi dan menyejahterakan petani, akankah mereka memaksakan memasok beras impor ke daerahnya?

Cara berpikir semacam ini setidaknya dapat mengontrol prilaku para elite hingga mereka lebih membumi dalam berpikir dan bertindak. Bagaimanapun, pemimpin adalah guru bagi rakyatnya. Layaknya guru, pemimpin harus mampu memberdayakan rakyat dengan argumentasi yang rasional. Bukan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan atau bermain-main dengan slogan politik yang tidak memiliki makna.

Permainan slogan politik yang kembali mewabah akhir-akhir ini cenderung membenamkan rakyat dalam kebodohan dan ketidakberdayaan. Ini gaya Orde Baru saat tidak menemukan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Hingga kembalinya pemakaian slogan politik oleh para pemimpin sejatinya menunjukkan bahwa mereka gagal menemukan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi.

Dulu, untuk menutupi kegagalan di bidang olahraga, dimunculkan slogan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Bingung dengan fenomena golput dalam pemilu, lahir slogan “memasyarakatkan pemilu dan memilukan masyarakat”.

Sekarang, ada pejabat yang berdalih ada beda antara “beras impor” dan “impor beras”. Ini pembodohan. Sebab, dengan struktur bahasa yang sama, orang akan mengatakan memang ada perbedaan antara—maaf—“celana dalam” dan “dalam celana”.

Sadar atau tidak, para pemimpin telah membuat rakyat secara psikologis amat lelah. Akibat deraan kesulitan hidup yang berkepanjangan, muncul depresi sosial yang amat dahsyat. Secara politis, gejalanya sudah sampai pada taraf  yang sangat mengkhawatirkan. Sebabnya, depresi itu dialami oleh tiga kelompok sosial yang sangat strategis: petani, buruh dan nelayan.

Eagles Flies Alone

Kaki Merapi 2 Februari 2006

*Riswandha Imawan, guru besar UGM Jogjakarta.

Jawa Pos, Jumat, 3 Februari 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: